Sabtu, 25 Mei 2013

Krisis Ekonomi dan PHK yang menimpa Buruh Islam



Sebelum terjadi krisis 1997, pembangunan Indonesia dipuji sebagai salah satu miracle di Asia Timur. Tingkat pertumbuhannya yang stabil sekitar 7%, beberapa model pembagunan khususnya penanganan kemiskinan, panngan, dan kependudukan dipromosikan sebagai metoda yang unggul, pertumbuhan perbankan dengan liberalisasi moneternya dipujikan. Pendek kata, oleh Bank Dunia dan banyak pengamat perekonomian, Indonesia di bawah Orde Baru telah berhasil.

Analisa yang selama itu dianggap keanyataan, ternyata harus di bongkar balik, katena setelah krisis melanda Indoensia dan kejatuhan rezim Soeharto, kenyataan yang ada sungguh mengeriakn sekalipun diibandingkan dengan kasus yang menghebohkan, seperti kasus Eddy Tanzil dan Dick. Bila selama itu penuh pujian, pada kenyataannya penuh tipuan, perekonomian kita ternyata rapuh dan banyak uang negara  yang dirampok oleh para konglomerat yang dianggap penopang perekonomian selama Orde Baru.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekalipun diduga kelanjutan efek domino krisis di Asia Timur (Korea, Thailand, dan Malaysia), tak dapat dihindari juga akibat lemahnya fundamental ekonomi Indonesia sendiri disamping adanya KKN yang menyebabkan distorsi perekonomian yang kronis.

Keadaan ini dimungkinkan akibat politik pembangunan yang dianut Orde Baru yang anti massa atau rakyat, menolak partisipasi dan sistem kerakyatan. Selama Orde Baru, pembangunan mejadi panglima dan peran rakyat dipinggirkan dalam keseluruhan proses (perencanaan, pekasnaaan, dan hasilnya) selain eksploitasi atas dirinya. Seeprti diketahui bersama, pembangunan ekonomi kita diserahkan keoada teknokrat yng merupakan hasil didikan kapitalis, tidaklah mengherankan bila pertumbuhan menjadi segalanya dan tidak peduli sekalipun menimbulkan penggusuran dan marginalisasi rakyat.

Realitas itu didukung pula oleh politik hegemoni yng dipraktekkan Orde Baru, sehingga rakyat selalu dikalahkan dan dalam situasi ketidakberdayaan. Bahkan dalam kerangka mengaplikasikan politik hegemoni, sehingga lembaga-lembaga politik rakyat terkoptasi oleh kepentingan negara dipakailah politik massa mengambang dan politik korporasi oleh negara. Misalnya, menciptakan partai hegemoni Golkar, depolitisasi rakyat hingga pedesaan dan penciptaan lembaga represntasi yang hanya diakui oleh pemerintaah (elite terpilih).

Dengan sistem politik di atas, maka tak ada kontrol yang efektif dari masyarakat sipil, bahkan masyarakatlah yang dikontrol negara, sehingga terjadilah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tak terbendung dan menggerogoti negara semena-mena yang pada akhirnya terjadilah krisis ekonomi.

Krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis kepercayaan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah melumpuhkan pembangunan. Tingkat pertumbuhan pembangunan menjadi negatif, hutag luar negeri menjadi membengkak, tingkat inflasi yang cukup tinggi menyebabkan tingkat kualitas kehidupan penduduk semakin merosot. Bahkan Indonesia tergolong menjadi negara miskin kembali.
Lumpuhya pembangunan dan menudranya perekonomian nasional, menyebabkan tingkat pengangguran yang sebelumnya tak tertampung dalam kesempatan kerja menjadi semakin besar jumlahnya, bahkan berlipat ganda akibat ambruknya berbagai perusahaan. PHK yang mencapai jumlah jutaan jiwa selama krisis menyebabkan jumlah rakyat miskin melejit dari sekitar 20 juta jiwa menjadi 90 juta jiwa, sedangkan sumber resmi memperkirakan 40 juta jiwa.

Nasib buruh lebih buruk lagi setelah munculnya gelombang ekonomi yang melanda Indoneia akhir-akhir ini. Sejumlah pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di banyak perusahaan. Diperkirakan 13 juta manusia jadi pengangguran dari sector formal (perusahaan). Dan masih banyak lagi yang terancam PHK. Belum lagi tenaga kerja lepas yang kehilangan pekerjaan akibat macetnya berbagai proyek pembangunan. Sementara itu, meroketnya harga-harga semua barang kebutuhan hidup sudah menjadi monster yang mencekik leher masyarakat kalangan bawah.

Bangkitnya dunia usaha atau kegiatan produktif akan banyak ditentukan oleh sehatnya perekonomian atau meningkatnya daya beli masyarakat, PHK dan pengangguran massal justru mengakibatkan rendahnya daya beli, kenaikan harga terutama kebutuhan pokok semakin memerosotkan dunia usaha, kondisi ini menyebabkan enggannya pemilik capital berinvestasi melainkan lebih rasional hidup dari Bunga atau main valuta asing. Intervensi negara menjadi penting, celakanya terjadi krisis kepercayaan karena ternyata rezim yang berkuasa korup dan tidak legitimet.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis dan pengangguran saat ini menjadi problem sekaligus kunci dari penyelesaian. Upaya keluar dari situasi ini tentu dengan cara jangan mengulangi sejarah masa lalu, seperti diuraikan di atas, agar kita menghindar dari kesalahan yang sama.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar