Rabu, 05 Juni 2013

Kontrak Sosial dalam Negara Islam



Kedaulatan rakyat, dalam bentuknya sebagai sistem hukum kenegaraan, merupakan realisasi konkret adanya teori kontrak sosial dalam teori terjadinya suatu negara. Teori kontrak sosial maupun konsep kedaulatan rakyat, keduanya menampilkan sosok manusia sebagai subjek. Pada teori kontrak sosial, manusia selalu berperan sebagai mahluk sosial yang senantiasa hidup berhubungan satu sama lain. Hubungan ini tidak hanya berfokus pada bidang material, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan biologis, jasmani, dan ruhani. Kebutuhan biologis mewujudkan persatuan antara laki-laki dan perempuan, untuk selanjutnya menciptakan persatuan dalam keluarga. Sedangkan kebutuhan material mendorong manusia berhubungan dengan lingkungan masyarakat, yang dalam lingkup luas memberikan rangsangan untuk menciptakan sistem perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kebanyakan filosof abad pertengahan, baik Plato maupun Aristoteles, lebih melihat asal mula terjadinya suatu negara, sebagai akibat kenyataan-kenyataan terdapatnya berbagai macam kebutuhan manusia yang mengharuskan terjadinya kerja sama satu sama lain (Tentang pendapat Plato ini lihat misalnya G.S. Diponolo, Op-Cit. hlm. 72).

Pandangan Plato dan Aristoteles tentang hak ini bersesuaian dengan konsep humanis dalam Islam, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari alam. Dengan akal pikirannya dan sifat-sifatnya yang luhur, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab melestarikan alam. Di sini negara memiliki unsur-unsur aktivitas manusia untuk mengembangkan akal pikiran dan sifat-sifat luhurnya. Sehubungan dengan hal ini, Marchel A. Boisard, menyempatkan mengangkat uraian tidak kurang dari tiga ratus halaman untuk mengungkapkan posisi manusia dalam Islam. Ada tiga macam pendekatan, menurut Marchel, untuk mempelajari kedudukan manusia dalam kelompok masyarakat. Yaitu, pendekatan filsafat terhadap hakikat manusia yang murni dan esensial, pendekatan ideologis spiritual yang mengatur tindakan manusia dan mempengaruhi pembentukan personalitasnya, dan pendekatan dengan mengambil konsep manusia dari lembaga-lembaga etika dan yuridis yang merupakan pendekatan para ahli hukum dan ahli sejarah (Michael A. Boisard, Op-Cit. hlm. 93).

Dari ketiga pendekatan di atas, nilai manusia, menurut cara berpikir Islam, akan ditentukan dan diputuskan oleh hubungannya dengan zat mutlak Tuhan, melalui pelaksanaan dan realisasi aturan hukum-Nya dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal ini, jika persoalan dikembalikan kepada konsep kenegaraan, peranan manusia atau rakyat dinilai cukup berpengaruh dan sangat menentukan. Ibnu Khaldun bahkan meyakini bahwa besar wilayah, luas daerah, dan panjang usia suatu negara, sangat bergantung terhadap kekuatan pendukungnya, yaitu solidaritas dan persatuan masing-masing individu masyarakat.

“Orang-orang yang punya solidaritas sosial itulah yang menjadi pelindung dan tinggal berjam-jam di seluruh pelosok negeri itu, negara yang memiliki lebih banyak suku dan orang-orang yang punya semangat dan solidaritas, maka negara itu akan lebih kuat dan lebih banyak punya kerajaan dan kekuasaan yang jauh lebih besar” (Ibnu Khaldun, Muqadimmah, alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 199).

Berdasarkan fenomena di atas, untuk menampilkan potret Islam sebagai negara belumlah mencukupi. Oleh karena itu, persoalan mesti dikembalikan ke masa jaya Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Tentang fenomena ini, Abdul Qadir Audah menyatakan :
“Itu adalah suatu hakikat yang tidak dibantah oleh siapa pun, bahkan Islam telah membangun ‘daulah Islamiyah’ dari tidak ada, kemudian mengembangakan sayapnya ke segenap penjuru. Islam telah menjadi Dauah Islamiyah satu negara yang berwibawa, yang tunduk kepadanya negara-negara dan raja-raja lain” (A. Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 48).

Daulah Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu tampakya memang patut untuk dijadikan ukuran bagi masyarakat Islam di segala kondisi dan zaman. Prinsip umum peraturan perundang-undangan Islam itu juga tepat untuk dijadikan patokan, sementara dalam detail dan perincian masing-masing masyarakat dapat membuat interpretasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Tentang prinsip perundang-undangan A. Hasjmy menyatakan :
“Ini berarti bahwa Islam membangun perundang-undangannya untuk segala bidang kehidupan atas dasar menyadari manusia akan eratnya hubungan mereka dengan khaliq; memberi pengertian kepada mereka akan kebaikan ibadah dan muammalah, dan menyelamatkan mereka dari segala bentuk kejahatan.

Ini berarti pula bahwa Islam menegakkan segala  perundang-undangan atas dasar moral. Karena itu, negara menurut pandangan Islam adalah negara moral yang berundang-undang dasar tertulis, yaitu Al-Qur’an; yang mempunyai tentara sendiri, yang terdiri dari orang-orang Mukmin yang memanggul senjata; dan yang mempunyai politik luar negeri yang berintikan kedamaian.
Demikianlah, bahwa Islam mempunyai perundang-undnagan khusus yang mengatur hubungan bagi pelanggar pidana, seperti halnya Islam mempunyai hukum Internasional yang menggariskan cara menghadapi negara-negara lain di waktu perang dan di masa damai” (A. Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 48).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar